TEMPO.CO, Yogyakarta – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memprediksi pembebasan lahan proyek tol Solo – Yogya sudah akan dimulai selambat-lambatnya bulan Agustus 2020 mendatang. Ia menuturkan untuk proyek tol Yogya-Solo itu, rutenya sudah pasti dan sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya terdampak juga tuntas serta tidak ada pihak berkeberatan.

“Jadi harapan saya, Agustus (sudah mulai pembebasan lahan serta pemasangan patok), juga sosialisasi bahwa tol itu pasti dibangun dan mencocokkan harganya,” ujar Sultan Hamengku Buwono di Yogyakarta, Kamis, 9 Juli 2020.

Sultan memprediksikan proses pembebasan lahan untuk tol Yogya-Solo itu akan berjalan hingga pertengahan tahun 2021. Sehingga kemungkinan baru tahun 2022, proyek itu diprediksi dimulai pembangunannya.

Lebih jauh Sultan memastikan jika peta rencana pembebasan lahan untuk tol Yogya-Solo tidak akan berubah. Sebab Izin Penetapan Lokasi (IPL) juga telah ditandatangani beberapa waktu lalu. “Semua sudah sesuai dengan IPL dan disepakati semua pihak yang tanahnya dibebaskan, rute tol itu tidak akan bergeser,” ujarnya.

Sultan pun memberi gambaran jika rute jalan tol Yogya-Solo itu melintasi Yogya dari kawasan Hipermarket Lotte (jalan Ring Road Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman) lalu keluar kabupaten Sleman menuju kawasan Candi Borobudur, Magelang Jawa Tengah.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mendesak agar pemerintah memberdayakan masyarakat lokal dalam pembangunan proyek tol baik Yogya-Solo, Yogya-Bawen, juga Yogya-Cilacap yang siap digarap itu. “Rencana pembangunan jalan tol Yogya Bawen maupun Yogya Solo yang akan direalisasikan dalam waktu dekat ini mesti disinergikan dengan program recovery ekonomi akibat covid-19,” ujar Huda.

Huda mengatakan berlanjutnya proyek pembangunan jalan tol yang melewati Yogya, merupakan proyek nasional. “Jangan sampai jalan sendiri-sendiri antara proyek dan recovery ekonomi,” ujarnya.

Huda khawatir, jika tak dari sekarang dirinci titik titik pekerjaan apa saja yang bisa disinergikan antara Pemda DIY dan pemerintah pusat, khususnya soal pengusaha dan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan, maka Yogya hanya menjadi penonton proyek itu. “Tanpa koordinasi jelas, kami khawatir warga Yogya akan menonton saja proyek nasional ini bahkan hanya akan dapat dampak negatifnya seperti kebisingan, dan kemacetan,” kata dia.