JOGJAKARTA,CAKRAWALA.CO- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat Covid 19 hingnga akhir juli 2020. Meskipun masa tanggap darurat diperpanjang namun program recovery harus sesegara mungkin dilakukan secara masif.

” Menurut saya status tanggap darurat memang masih cukup penting dipertahankan melihat kondisi kesehatan saat ini masih belum stabil, agar masyarakat tidak terlena dengan isyu new normal juga agar SKPD mudah mengambil langkah penggunaan anggaran,” Tutur Huda Tri Yudiana Wakil Ketua DPRD DIY dalam keterangan persnya Kamis (25/6/2020).

Lebih lanjut Huda Tri Yudiana mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan masukan ke gugus tugas terkait hal ini. Kecepatan penanganan oleh SKPD sangat terdukung dengan status tanggap darurat.

” Terlepas dari hal tersebut, yang jauh lebih penting adalah bagaimana program program recovery terutama perekonomian segera dilakukan secara masif. Saat ini dampak ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat dan jangan sampai pemerintah terlambat mengambil tindakan. Jika kita terlambat mengambil langkah recovery maka dikhawatirkan perekonomian semakin terpuruk,” ungkap Huda.

Recovery dibidang ekonomi, imbuh Huda, harus dilakukan dengan cermat dan dipilih program – program ungkitan yang strategis, mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pemda DIY yang turun drastis.

” Tidak semua hal bisa dilakukan pemda, justru peran pemda dalam recovery ini diutamakan untuk menstimulasi dan mendukung berbagai kreativitas dan solidaritas yang sudah tumbuh di masyarakat,” ujarnya.

Poin utama recovery ini menurut Wakil Ketua DPRD DIY dari Fraksi PKS ini adalah pemda mendorong masyarakat untuk bangkit dengan kreativitas dan solidaritasnya masing masing, bukan semua tertumpu pada pemerintah daerah, karena tidak mungkin mampu.

” jika diibaratkan bermain musik, pemda menjadi dirigent sebuah orkestra dan memimpin dan mengarahkan berbagai potensi yang sudah tumbuh, mensinkronkan, mensinergikan, dan mendukung dengan kebijakan dan anggaran,” terang Huda.

Dukungan anggaran tetap, menurut Huda perlu dilakukan di titik titik program strategis dengan pilihan program yang tepat. Jangan hamburkan anggaran dalam program yang tidak strategis dan tidak jelas terukur dampaknya. Potensi – potensi masyarakat yang ada perlu didukung dan dikuatkan dengan kebijakan dan stimulan anggaran.

” Sebagai contoh untuk menstimulasi UKM digulirkan program gratis ongkir itu sudah tepat, tetapi perlu diperluas dengan melibatkan jaringan UKM maupun layanan transportasi online yang sudah ada, jangan hanya pakai platform mitra dinas saja. Dengan demikian jangkauan akan semakin luas dan manfaat semakin besar,” ungkap Huda.

Huda menambahkan kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk dan kapasitas anggarab pemerintah yang turun drastis harus dibuat strategi pengimbang, agar penderitaan masyarakat terbantu.

“Strategi pengimbang itu adalah dengan mengaktifkan gerakan solidaritas dan kreativitas masyarakat. Sebanyak mungkin kreativitas positif didukung, diperkuat, dan disinergikan. Program recovery ini sebaiknya difokuskan untuk itu, tidak harus pemerintah berdiri sendiri saat ini,” pungkasnya. ( Okta/ Santosa )