Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap segala hal, termasuk APBD Pemda DIY yang juga terkena imbas.

Hal ini membuat pemerintah melakukan pemangkasan beberapa pos anggaran hingga berencana untuk melakukan pengurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN DIY.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan bahwa memang kondisi saat ini memang sangat memprihatinkan.

Hampir seluruh sektor perekonomian terdampak, pun dengan keuangan Pemda DIY.

Meski demikian ia berharap bahwa rencana untuk memotong TPP ASN menjadi alternatif paling terakhir.

“Kinerja pelayanan di masa pandemi ini tidak boleh terlalu jauh berkurang, kalau pelayanan ASN merosot akan berakibat pula bagi perekonomian dan kegiatan masyarakat,” bebernya, Minggu (28/6/2020).

Ia menjelaskan, bahwa perlu dicari formula terbaik di masa pandemi ini untuk sistem kerja ASN.

Ia menilai selama ini untuk pemberlakuan Kerja di Rumah kurang efektif terlebih menyangkut pelayanan yang dibutuhkan masyarakat DIY.

“Lebih baik di shift secara jam atau cara lain yang tidak mengurangi produktivitas secara signifikan,” ucapnya.

Kepala BPKA DIY Bambang Wisnu Handoyo mengatakan bahwa belum ada pengurangan TPP pada Juni dan Juli mendatang bagi ASN.

Anggaran yang ada dalam pos tersebut sebesar Rp 20miliar tiap bulan dan diterimakan untuk sekitar 11.000 ASN di lingkungan Pemda DIY.

“Rencana pengurangan TPP, ada hitungan hitungan itu. Kemungkinan kalau kondisi keuangan seperti ini terus, ya mesti kayak THR, Eselon 2 tidak terima. Ya nanti ada saatnya TPP, karena sekarang TPP kadang-kadang kalau di sekolahan dipermasalahkan,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa BWH tersebut menjelaskan selama ini pihknya melakukan pemangkasan anggaran kemudian hasil dari pemangkasan tersebut dituangkan di Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Kalau kemudian tanggap darurat dihentikan (tidak diperpanjang), lalu apakah BTT tidak bisa dipakai lagi. Saya yakin sepanjang Covid-19 meningkat maka kebutuhan APD itu tidak akan berhenti di situ,” ungkapnya.

Tak hanya berhenti sampai di sana, BWH juga mempertanyakan terkait penghargaan pada paramedis, baik dokter maupun perawat apakah akan terhenti ketika masa tanggap darurat tidak diperpanjang sementara mereka tetap harus merawat pasien yang menderita Covid-19.

“Refocusing selain memangkas anggaran juga memikirkan kebutuhan untuk tanggap darurat dan Covid-19 itu sendiri,” bebernya.

Ia mengungkap bahwa pendapatan daerah turun drastis, pun dengan kemampuan keuangan yang dikatakannya memiliki kondisi yang jauh lebih buruk.

“Kita akan membuat APBD 2021 menjadi Rp 4-5 triliun itu logis sekali. Tahun ini dipangkas Rp 800 miliar, ditambah Rp 600 miliar BTT, dan penurunan pendapatan sekitar Rp 1,8 triliun,” ucapnya.

BWH mengatakan tidak dapat berandai-andai tentang pendapatan tahun ini yang akan naik, karena sampai saat ini kenyataan yang didapat pendapatan masih turun.

“Kita bergantung pada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, bahan bakar itu pun kalau tidak ada stressing dari pusat. Kita tidak tahu kondisi keuangan pusat seperti saat ini disampaikan atau tiba-tiba DAU dan DAK berkurang kan makin tidak enak,” pungkasnya.