Yogyakarta – DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta agar anggaran penanggulangan kemiskinan di DIY minimal 10 persen dari anggaran belanja langsung pada APBD.

Sebagai gambaran, belanja APBD DIY Tahun 2019 sebesar Rp 5,9 triliun. Rinciannya, belanja tak langsung Rp 3,1 triliun dan belanja langsung Rp 2,7 triliun.

Anggota Panitia Khusus Penanggulangan Kemiskinan DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, klausul anggaran minimal 10 persen dari APBD DIY perlu dimasukkan dalam peraturan daerah (perda).

“Pencantuman pasal itu urgen sekali,” kata dia di Yogyakarta, Rabu 14 Agustus 2019.

Tujuannya untuk afirmasi anggaran serta mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) saling berkoordinasi dalam penanggulangan kemiskinan. Selama ini, antar OPD belum berjalan dengan baik.

Menurut Huda, anggaran penanggulangan kemiskinan minimal 10 persen juga upaya mewujudkan target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017-2022 perihal pengentasan kemiskinan. Sampai saat ini angka kemiskinan di DIY masih tinggi.

Huda menilai capaian penurunan angka kemiskinan di DIY sangat lambat, masih jauh di atas angka kemiskinan nasional sebesar 9,41 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di DIY sebesar 11,70 persen atau hanya turun sebesar 0,18 persen dibanding September 2018.

Penyebab lainnya ada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah

“Sedangkan target penurunan angka kemiskinan DIY berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2017-2022 sebesar 7,30 persen. Ini masih lebih tinggi dibanding persentase penduduk miskin secara nasional sebesar 9,41 persen,” ujar dia.

Politikus PKS ini mengungkapkan, kondisi yang ada meleset sebesar 1,8 persen dari seharusnya. “Untuk itu jika tidak ada afirmasi anggaran yang cukup untuk penanggulangan kemiskinan, maka target tersebut tidak bisa terpenuhi,” ungkapnya.

Dosen Fisipol UGM Agus Heruanto Hadna mengatakan, BPS DIY memiliki 14 indikator kemiskinan. Rumah tangga bisa dikategorikan miskin jika memenuhi sembilan dari 14 indikator itu.

Hari ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di sembilan kecamatan di Provinsi DIY, kecamatan dengan jumlah warga miskin terbanyak di Girimulyo (Kulon Progo) sebesar 25,12 persen.

“Terendah di Pajangan (Bantul) dan Tempel (Sleman) masing-masing 2,5 persen,” kata dia.

Menurut dia, dari penelitiannya secara umum, penyebabnya karena ketimpangan struktur ekonomi, geografis, tingkat pendidikan rendah.

“Penyebab lainnya ada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah,” kata dia.

Agus mengatakan, tingkat penghasilan ternyata tidak selalu linier dengan persepsi tingkat kemiskinan.

“Masyarakat (miskin) tidak khawatir karena sudah mendapatkan back up atau bantuan dari pemerintah,” ujarnya.