“Alokasi danais perencanaan lnya oleh gubernur, dewan hanya mengawasi dan memberikan rambu melalui pokok-pokok pikiran dan Perda Keistimewaan. Penggunaan danais semestinya sinkron dengan prioritas dan target terget pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di situlah pertemuan antara APBD dan danais,” ungkap Huda, Senin (04/11/2019).

Huda menyampaikan meski pemerintah pusat mengucurkan separuh dari usulan Pemda DIY, namun tetap alokasinya harus disampaikan secara terbuka pada DPRD DIY. “Hal ini penting agar target RPJMD terpenuhi dengan baik dan diantisipasi program yang tidak tercover dalam danais melalui APBD yang akan kita susun bulan November ini,” tambahnya.

Selain itu yang juga sangat penting, Huda berharap alokasi Danais nantinya bisa menyentuh pada kesejahteraan masyarakat DIY secara lebih luas termasuk persebatab wilayah. “Selama ini terbesar untuk pembebasan infrastruktur JJLS dan program program di Malioboro dan sekitarnya. Dusun dan desa belum mendapat alokasi secara merata dan memadai, meskipun ada budaya gotong royong di sana. Ini yang sangat penting diperhatikan untuk tahun 2020 nanti,” pungkas Huda. (Fxh)