MerahPutih.Com – Guru Besar Statistika Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Dedi Rosadi mengatakan kebiasaan mudik saat Lebaran dapat memicu kemunduran akhir pandemi Corona. Ia memprediksi tanpa adanya mudik, kasus Corona akan mereda di akhir Juli 2020.

“Menyebabkan perkiraan laju tambahan jumlah kasus di setiap wilayah akan berbeda-beda yang akan mempengaruhi time line dan nilai akhir total prediksi nasional,” kata Dedi Rosadi melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Selasa (28/4).

Menurut Dedi, fenomena mudik pada Mei 2020 secara masif atau bentuk migrasi lain dari daerah pusat penyebaran, khususnya daerah zona merah sangat berpotensi ditunggangi virus.

Akademisi UGM sebut mudik bisa perpanjang masa pandemi corona. Oleh sebab itu, pemerintah sejak 24 April 2020 telah mengeluarkan larangan kegiatan mudik. Larangan itu, kata dia, sejalan dengan upaya pengendalian risiko wabah yang bila ditaati akan menghambat tumbuhnya klaster-klaster penyebaran baru diseluruh Indonesia.

“Tumbuhnya klaster-klaster baru perlu dicegah agar wabah tidak mundur lebih lama kebelakang yang berakibat akhir wabah di setiap wilayah akan berbeda-beda,” kata Dedi.

Selain aktivitas mudik, hal penting lainnya adalah berkaitan usaha untuk mengubah kecepatan penularan melalui pengendalian yang efektif terhadap episentrum penyebaran virus yang telah ada khususnya kelompok provinsi-provinsi zona merah.

“Jika pengendalian tidak berhasil dilakukan maka time-line wabah akan mundur dan jumlah penderita yang lebih besar dari prediksi sementara masih mungkin terjadi,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD DI Yogyakarta dari PKS

Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak Pemda DIY untuk membuat protap dan aksi nyata dalam pencegahan Covid-19. Sejumlah tempat yang berisiko tinggi, mulai ramai didatangi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, saat ini kondisi pasar tradisional, mal dan beberapa tempat yang menjadi pusat ekonomi mulai aktif lagi. Desakan ekonomi menjadikan banyak warga beraktivitas, setelah beberapa saat tinggal di dalam rumah.

“Masalah yang muncul, banyak warga yang tidak memperhatikan protokoler kesehatan. Mulai tidak mengenakan masker, tidak menjaga jarak dan tidak mencuci tangan. Pemerintah harus turun tangan, membuat protap untuk penegakan prosedur kesehatan di tempat keramaian,” kata Huda.

Politisi PKS ini melihat, seperti ada pembiaran dari pemerintah terkait kondisi yang ada. Minimal, pengelola harus mengingatkan dan mengimbau melalui pengeras suara. Jika perlu petugas juga turun tangan memperingatkan dengan tindakan persuasif.

Pemda juga harus memperhatikan dusun atau pedukuhan yang ditemukan kasus positif atau pasien dalam pengawasan (PDP). Wilayah ini harus diperlakukan secara khusus, dan jangan dibiarkan. “Pemda belum hadir dalam pencegahan Covid-19 di masyarakat,” pungkasnya.(*)