JOURNALJOGJA,JOGJA-Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di DIY masih menjadi PR utama yang harus diselesaikan bersama sama antara pemerintah daerah dan masyarakat bersama sama. Kemiskinan DIY 2020 sebesar 12.8 lebih tinggi dari rata rata nasional yaitu 10,19 persen.

Gini ratio atau ketimpangan pendapatan juga masih tertinggi secara nasional yaitu sebesar 0.4516. Dua isyu ini merupakan bahasan utama dalam musrenbang DIY Senin (12/4-2021) di  Kepatihan Yogyakarta .

Dua indikator ini sepertinya akan sulit tercapai sebagaimana target RPJMD karena tahun ini merupakan musrenbang terakhir sebelum berakhirnya RPJMD DIY tahun 2022.

Target RPJMD 2022 untuk kemiskinan sebesar 7.36 persen dan gini ratio sebesar 0.3635, sangat jauh dari kondisi saat ini. Kemiskinan tertitinggi di kabupaten Kulonprogo sebesar 16 persen lebih dan terendah di kota sekitar 6,3 persen. Papar Wakil Ketua DPRD DIY HudaTri Yudiana kepada Journal Jogja

Huda juga menjelaskan bahwa kondisi ini harus mendapatkan perhatian serius dari pengambil kebijakan tidak sekedar dijadikan jargon dan permasalahan tetapi tidak tercermin dalam alokasi anggaran maupun sinergi program.

Politisi PKS ini juga menambahkan bahwa Pandemi covid19 adalah salah satu alasan utama sehingga indikator kemiskinan dan gini ratio memburuk dibandingkan tahun lalu.

Langkah strategis yang harus dilakukan adalah mengupayakan semaksimal mungkin agar pandemi covid 19 bisa teratasi dengan baik, karena pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan sangat tergantung dari penanganan pandemi.

Ekonomi DIY sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata dan perguruan tinggi (lebih dari 60 persen PDRB). Ketika kedua sektor ini kembali normal kami yakin kemiskinan dan gini ratio akan membaik. Membaiknya kedua sektor tersebut sangat dipengaruhi keberhasilan penanganan pandemi, sehingga perlu kreatif, partisipatif sekaligus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan pandemi secara komprehensif. Tambah Huda .

Huda juga mengubgatkan bahwa selain itu prioritas penganggaran juga harus mengarah pada penanganan kemiskinan dan gini ratio. Jangan sampai ini disadari sebagai masalah tetapi tidak terimplementasi dalam penganggaran.

DPRD DIY juga sudah memberikan penekanan prioritas pada pengentasan kemiskinan dan ekonomi melalui berbagai pokok pokok pikiran umum maupun detil. Jika tahun tahun lalu pokok pikiran DPRD sebagian besar ke arah infrastruktur, maka tahun 2022 ini pokir DPRD berubah komposisi dengan menguatkan sektor ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Kami juga menekankan peran dana keistimewaan untuk mencapai RPJMD karena komposisi danais cukup besar yaitu sekitar 20 persen dari seluruh anggaran DIY. Jangan sampai program program danais tidak matching dengan agenda agenda pencapaian RPJMD DIY.

Kami siap mendukung dan  berkolaborasi dengan bapak Gubernur beserta jajaran dengan fungsi fungsi DPRD.Masalah ini harus diatasi bersama dengan kolaborasi seluruh unsur pemda maupun masyarakat DIY. Tutupnya. (dwi)